Anggota DPR adalah orang yang mewakili suatu kelompok masyarakat yang ada di daerah. Mereka adalah seorang perantara yang berkewajiban menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat yang di daerah yang diwakilinya kepada pemerintah pusat. Mereka juga yang harus memperjuangkan nasib rakyat yang merasa tertindas dengan peraturan-peraturan pemerintah. Namun terkadang kewajiban-kewajiban yang dibebankan rakyat kepada anggota DPR disalah gunakan oleh mereka. Mereka kadang beranggapan bahwa setelah mereka duduk di kursi DPR mereka hanya berfikir untuk mencari penghasilan lebih yang harus didapatkan untuk melunasi hutangnya ketika masa kampanye. Atau terkadang mereka tidak memegang janji mereka ketika masa kampaye. Sehingga apa yang mereka katakan hanyalah sebuah angin yang berlalu kemudian hilang tanpa bekas. Tetapi coba lihat rakyat yang mendengarkan perkataannya itu kemudian meminta orang yang berjanji itu untuk menepati janjinya, apa yang harus mereka perbuat? Apakah kemudia mereka para wakil rakyat itu membuat janji kembali? Namun sepertinya hal itu tidak mungkin terjadi. Orang yang berada di atas kemungkinan kecil tidak akan menengok kebawah kembali, kecuali jika ada kunjungan kerja ke daerah. Bahkan orang yang memilihnya sehingga para wakil rakyat bisa duduk di kursi parlemen, tidak ingat siapa orang yang dipilihnya waktu pemilihan umum. Hal ini bisa dibuktikan ketika sebuah televisi swasta negeri ini menyiarkan tayangan ekslusif tentang anggota DPR yang dipiih oleh rakyat ketika ada pemilu legisatif, baik yang daerah maupun di pusat. Itu adalah sedikit gambaran mengenai apa tugas wakil rakyat dan sedikit gambaran penyelewengan yang dilakukan wakil rakyat.
Sedikit gambaran mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh wakil rakyat mungkin bisa mewakili dari sekian banyak penyelewengan yang terjadi. Meski begitu sepertinya tidak mudah menyalahkan para wakil rakyat yang ada di atas, kita tahu bahwa tugas mereka tidak hanya melayani rakyat,yang menjadi tugas utamanya, namun banyak sekali dengan berbagai macam aktivitas yang kita tidak ketahui apa itu kegiatannya. Entah dengan slogan atas nama rakyat atau dengan berbagai macam slogan demi melambungkan namanya atau demi apapun. Mungkin bisa demi uang.
Pernahkan anda melihat sebuah film yang berjudul “Wakil Rakyat”? sebuah film yang bisa dijadikan sebuah contoh gambaran bagaimana kehidupan politik negeri ini. Dari film tersebut dapat kita ambil sebuah makna dimana seorang satpam sebuah gedung pertemuan yang melakukan sebuah kesalahan kecil yang berakibat pada peristiwa yang mengakibatkan seorang ketua partai politik mengalami luka dan akhirnya satpam tersebut dikeluarkan dari tempatnya bekerja, disebabkan pemilik gedung itu takut kalau gedung tersebut tidak lagi disewa oleh partai tersebut untuk pertemuan. Kemudia satpam tersebut direkrut oleh sebuah partai yang akan menjadikannya seorang calon wakil rakyat dan kemudian ia dikirim oleh partainya ke sebuah wilayah yang akan diwakilinya untuk melakukan kampanye. Namun disana ia tidak melakukan kampanye yang telah dijadwalkan oleh partainya dikarenakan di desa tempat ia menginap, ia menghadapi sebuah masalah yang kemudian menghadapkan ia pada dua pilihan, partainya atau menolong yang mau melahirkan. Akhirnya ia memilih untuk tidak hadir pada kampanyenya dan memilih untuk menolong seorang ibu yang mau melahirkan. Ketika waktu berkunjungnya telah habis ia harus kembali ke Jakarta, jasanya dikenang oleh rakyat yang berada di tempat ia kunjungi. Serta tanpa ia sadari bahwa tanpa ia melakukan kampanye ia sudah dikenal lewat media. Tindakan yang ditampilkan dalam film tersebut sekiranya dapat menjadi sebuah contoh bagi orang-orang yang ingin menjadi wakil rakyat.
Kembali ketindakan para anggota DPR, kita bisa melihat sedikt aktivitas mereka di parlemen hanya lewat media massa, baik itu cetak maupun elektronik. Itupun hanya sebatas waktu ada rapat ini rapat itu, membahas masalah ini itu, dari masalah yang remeh sampai masalah yang sangat pelik. Kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari dalam kantor maupun luar kantor tak pernah terekspos media. Apalagi kehidupan pribadi mereka. Pernahkan anda berfikir apa saja yang mereka lakukan ketika mereka tidak sedang melaksanakan rapat? Hal itulah adalah satu pertanyaan yang ada dalam benak saya dan mungkin anda juga.
Tentu anda pernah melihat di media elektronik maupun membaca di media cetak mengenai kondisi sebuah rapat yang dilakukan oleh para anggota legiselatif. Mereka mengadakan rapat dari pagi hingga sore bahkan bisa sampai malam. Terkadang mereka melontarkan suatu masalah yang sepertinya enteng namun dianggap berat meski mereka mengetahui, seperti “ sebelum rapat dimulai sebaiknya memperkenalkan diri dahulu.” Kalimat itu terlontar ketika rapat dengan menghadirkan gubernur BI. Masalah lain yang terjadi pada waktu berlangsungnya rapat ialah adanya walk out oleh anggota fraksi PDI dikarenakan ketua DPR RI Marsudi Ali menyetujui rancangan pembangunan gedung baru DPR, terjadinya penyalahgunaan media dan teknologi adalah salah satu masalah lain ketika rapat berlangsung. Dapat dibayangkan betapa banyaknya anggota DPR yang ada di parlrmen ketika rapat paripurna. Setiap anggota tentulah tidak bisa dikoordinir oleh ketua, mereka ada yang tempat duduknya jauh dari ketua sehingga dapat seenaknya bertindak, ada yang membaca majalah, main HP, atau bahkan mengakses jejaring sosial. Berkaitan dengan penyalahgunaan media dan teknologi, baru-baru ini diketahui bahwa ada anggota DPR yang ketahuan melihat video porno dalam rapat paripurna, tindakan ini diketahui tanpa sengaja oleh seorang wartawan yang sedang mengikuti jalannya rapat paripurna di gedung DPR RI. Dan diketahui oleh media bahwa anggota DPR ini berasal dari partai PKS. Ketika ditindak lanjuti anggota DPR ini mengaku bahwa ia membuka e-mail dan ternyata isi e-mail tersebut adalah video porno. Alasan itu benar atau tidak kita tidak tahu kebenarannya, yang tahu hanya orangnya sendiri dan Tuhan. Jika seorang anggota DPR membuka e-mail dalam rapat yang itu dianggap penting, apakah itu adalah suatu tindakan yang benar yang dilakukan oleh seorang wakil rakyat? Bukankah itu juga termasuk tindakan penyalahgunaan media dan teknologi?
Berkaitan dengan tindakan anggota fraksi PKS itu, apabila itu benar bahwa itu adalah sebuah niat, apakah itu memcerminkan suatu tindakan seorang wakil rakyat yang dulu pernah memperjuangkan perlu adanya undang-undang opornografi dan porno-aksi? Bila benar pula maka jangan salahkan rakyat bila rakyat juga menonton video sejenis itu wong pemimpinnya sendiri juga menonton video porno dan jangan sekali-kali mencoba untuk menetapkan undang-undang pornografi dan porno-aksi bila para pemimpin negeri ini belum bisa menerapkannya pada dirinya sendiri. Karena sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil dan sebuah aturan yang akan diterapkan oleh orang banyak harus diterapkan terlebih dahulu pada diri orang yang membuat aturan itu.
Tindakan seperti itu adalah salah satu bentuk contoh bahwa pengetahuan tentang moral sudah tidak lagi dimiliki oleh sebagian warga Indonesia. Indonesia yang dikatakan negara yang bermartabat karena moralnya sepertinya tidak lagi patut disebut seperti itu. Bila moral sudah tidak lagi ada dalam diri setiap warga negara ini dapat diartikan bahwa pengetahuan tentang agama juga tidak ada dalam diri setiap warga Negara. Sila pertama dalam pancasila yang menjadi landasan Negara ini dapat diartikan tidak lagi tertanam dalam diri warganya, dan dapat diartikan pula bahwa pelajaran agama telah diabaikan oleh sebagian warga negeri ini. Hal ini disebabkan mereka lebih cenderung mementingkan kesenangan daripada memikirkan agamanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar